Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Penjelasan Menlu
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina Int
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol dan pajak bagi kelompok orang super kaya atau high wealth individual (HWI).
Purbaya mengatakan, setiap kebijakan perpajakan semestinya melalui kajian mendalam oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum diputuskan pemerintah.
"Saya belum baca detailnya. Nanti saya lihat lagi. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal," ujar Purbaya di sela acara di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.Baca Juga:
Ia mengaku belum mengetahui apakah kajian tersebut sudah dilakukan. Karena itu, ia akan meminta BKF melakukan analisis lebih lanjut terkait rencana kebijakan tersebut.
Purbaya juga menyoroti maraknya isu penambahan pajak yang belakangan muncul. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak sebelum kondisi ekonomi membaik.
"Selama belum ada perbaikan daya beli yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi belum kuat, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang ada," katanya.
Menurut Purbaya, kebijakan pajak baru baru akan dipertimbangkan ketika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen.
Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan dampak terhadap stabilitas ekonomi.
Rencana pengenaan pajak terhadap kelompok super kaya tercantum dalam dokumen strategi Direktorat Jenderal Pajak periode 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah berencana menyusun regulasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, termasuk bagi wajib pajak dengan kekayaan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan regulasi lain seperti pajak transaksi digital luar negeri, pajak karbon, serta mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol.
Seluruh kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada 2028.*
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina Int
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji nonsubsidi tidak akan memengaruhi ku
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memutuskan menaikkan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi hidup di tingkat produsen serta daging kerbau beku di ti
EKONOMI
MEDAN Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap dua pelaku begal yang menyerang seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), Brigjen (Purn) Raziman Tarigan, dilaporkan meninggal dunia ak
PERISTIWA
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelatihan vokasi sebagai strategi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten da
NASIONAL
BATU BARA Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial yang dilaksanakan di Kan
NASIONAL