JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada pemaksaan kepada perbankan, termasuk bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyalurkan dana ke program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya narasi di media sosial yang menyebut dana di bank Himbara berpotensi digunakan untuk membiayai program MBG. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan isu terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara yang diklaim tersisa Rp120 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan mekanisme perbankan yang berlaku.Baca Juga:
"Enggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-prioritas pemerintah," kata Dian, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, dana yang dikelola bank berasal dari simpanan masyarakat dan penyaluran kredit sepenuhnya merupakan keputusan bisnis masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan regulator.
Menurutnya, OJK saat ini memang tengah menyusun aturan terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan mendukung program prioritas pemerintah. Namun, hal tersebut tidak bersifat wajib atau paksaan.
"Tidak boleh ada pemaksaan," tegasnya.
Dian juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial.
"Masyarakat agar jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Sebelumnya, OJK tengah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang bertujuan mendorong perbankan lebih aktif dalam mendukung program strategis pemerintah seperti pembangunan rumah, MBG, hingga penguatan koperasi desa.
Namun, OJK menegaskan bahwa seluruh penyaluran kredit tetap harus mempertimbangkan manajemen risiko dan kebijakan masing-masing bank.*
(k/dh)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
