Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA - Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Pernyataan itu disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
"Di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan Menteri Agama, staf khususnya itu saya tidak tahu," kata Khalid kepada wartawan.Baca Juga:
Khalid menjelaskan, pemeriksaannya hari ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Ia juga menegaskan tidak mengenal sejumlah pihak lain yang turut dipanggil dalam perkara tersebut, termasuk pemilik biro travel haji Maktour.
"Enggak, interaksi kalau masalah urusan-urusan seperti ini tentu tidak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khalid juga membenarkan telah mengembalikan uang senilai sekitar Rp 8,4 miliar kepada KPK. Ia menyebut uang tersebut sebelumnya dikembalikan oleh pihak PT Muhibah kepadanya dan kemudian diserahkan ke lembaga antirasuah.
"PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp 8,4 miliar," jelasnya.
Sebelumnya, Khalid diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Ia mengaku hadir memenuhi panggilan penyidik bersama tim kuasa hukumnya.
Berdasarkan catatan KPK, Khalid juga pernah menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait pengurusan haji khusus. Uang tersebut disebut berkaitan dengan permintaan percepatan keberangkatan jemaah haji khusus.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL