Nama Eks Istri Polisi di Medan Muncul dalam Kasus Suap Bea Cukai, Ini Kata KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Madina segera melakukan penahanan terhadap tersangka.
Penolakan tersebut disampaikan Abdul Azizul Hakim Siregar, anak korban, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejari Madina, Rabu (29/4/2026).Baca Juga:
Dalam surat itu, pihak keluarga menegaskan tidak akan menghadiri undangan musyawarah penyelesaian perkara di luar pengadilan.
"Mewakili keluarga besar almarhumah, kami tidak berkenan perkara ini diselesaikan lewat RJ karena ini menyangkut nyawa ibu kami yang telah pergi untuk selamanya," ujar Azizul.
Ia menilai proses hukum yang berjalan belum memberikan kepastian, terlebih tersangka hingga kini masih belum ditahan meski telah berstatus tersangka berdasarkan S.Tap.TSK/05/II/RES MADINA/2026/LL tertanggal 5 Februari 2026.
Azizul juga meminta Kejari Madina segera menahan Saripa Hafni binti Tolha Tanjung, yang merupakan ASN Puskesmas Siabu, dengan dasar ancaman pidana Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang mencapai enam tahun penjara.
"Setiap hari kami harus menerima kenyataan kehilangan ibu kami, sementara proses hukum belum memberikan kejelasan yang kami harapkan," tambahnya.
Peristiwa kecelakaan yang menewaskan Khoiriah Harahap terjadi pada 29 Oktober 2025 di Jalan umum KM 28–29 jurusan Panyabungan–Padangsidimpuan, tepatnya di Desa Sihepeng Lima, Kecamatan Siabu.
Insiden tersebut bahkan terekam kamera CCTV Puskesmas Sihepeng.
Sebelumnya, keluarga korban juga telah mengajukan praperadilan terkait permintaan penahanan tersangka, namun ditolak oleh pengadilan.
Sementara itu, Plt Kepala Kejari Madina, Bani Immanuel Ginting, menegaskan bahwa upaya RJ dilakukan sesuai regulasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk perkara di bawah ancaman lima tahun penjara.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif Liquefied P
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mulai mengambil langkah administratif terhadap SS, seorang bidan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan duka cita atas meninggalnya anggota Polrestabes Bandung, Aiptu Asep Suhara, dalam kecelakaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
PIDIE Tujuh warga meninggal dunia setelah mobil bak terbuka yang mereka tumpangi tertimpa pohon besar di jalan nasional Banda AcehMedan
PERISTIWA
PEMATANGSIANTAR Polisi mengungkap dugaan peredaran narkoba di lingkungan Universitas Simalungun (USI), Kota Pematangsiantar, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, dijadwalkan mengalami pemadaman listrik sementara pada Rabu, 12 Agustus 2026. Pema
PERISTIWA
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak melarang masyarakat berjualan dan me
PEMERINTAHAN