Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA — Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai fantastis mencapai Rp300 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/4/2026).
"Saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita enggak tanggung-tanggung. Kita akan gugat KPK Rp300 triliun," kata Noel di hadapan awak media.Baca Juga:
Noel mengklaim langkah hukum tersebut ditempuh karena dirinya merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat penetapan status tersangka oleh KPK.
Ia juga menuding adanya pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai fakta dan merugikan nama baiknya.
Menurut Noel, sejumlah tuduhan seperti pemerasan terhadap pihak swasta tidak terbukti dalam persidangan.
Ia menyebut adanya "framing" yang merugikan dirinya selama proses hukum berjalan.
"Saya rugi secara in-materiil karena banyak hal di-framing ke saya," ujarnya.
Meski demikian, Noel menegaskan apabila gugatan tersebut dikabulkan, seluruh nilai ganti rugi akan disalurkan kepada para buruh dan pihak yang membutuhkan keadilan.
"Rp300 triliun itu akan saya kasih ke kawan-kawan buruh. Tidak akan saya ambil satu rupiah pun," kata dia.
Sementara itu, Noel saat ini masih menjalani proses hukum dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia didakwa menerima aliran dana miliaran rupiah serta fasilitas kendaraan mewah.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL