Jokowi Pamer KTA PSI di Bandung, Politisi PDIP Menyindir Pedas: Diminta Ijazah Malah Nunjukin Kartu

JAKARTA - Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Guntur mengaitkan langkah tersebut dengan polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih menjadi perhatian publik.

"KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?" kata Guntur, Minggu (27/9/2026).

Guntur menilai Jokowi seharusnya menjawab permintaan yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya apabila ingin meredakan polemik yang berkembang.

Baca Juga:

• UGM Yakin Ijazah Jokowi Asli dan Siap Diuji di Pengadilan, Jelaskan Beda Bentuk Dokumen Era 1980-an

"Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA," ujarnya.

Guntur juga meminta Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

"Baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya," katanya.

Pernyataan Guntur tersebut muncul setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Dia juga membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada KTA tersebut di hadapan kader PSI.

"Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan dirinya memilih Bandung untuk mengungkap status keanggotaan tersebut karena struktur PSI di kota tersebut telah terbentuk hingga tingkat DPRt. Dia ingin keanggotaannya diketahui jajaran PSI dari tingkat pusat hingga daerah.

Pengungkapan keanggotaan Jokowi di PSI kemudian mendapat beragam tanggapan di ruang publik, termasuk dari Guntur Romli yang mengaitkannya dengan polemik ijazah.

Sementara itu, polemik ijazah Jokowi juga telah berkembang ke ranah hukum. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam sejumlah laporan dan proses hukum, sementara Universitas Gadjah Mada (UGM) tetap menyatakan Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki arsip akademik terkait proses pendidikannya.

Jokowi imbau kader PSI tidak jadikan ambang batas parlemen beban menuju Pemilu 2029

Jokowi Sebut Lawan Politik Mulai Ketakutan terhadap PSI

RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Hukuman Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Kejagung Punya Waktu 14 Hari Tentukan Kasasi

RUU Perampasan Aset Dibahas, Pengamat: Negara Harus Kuat Hadapi Kejahatan, tapi Kekuasaan Harus Dibatasi

Wali Kota Tanjungbalai dan APPSI Siapkan Pilot Project Penataan Pasar, Ini Konsepnya