Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewajiban kaderisasi partai bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, konsep tersebut penting, namun penerapannya tidak mudah.
Ganjar mengatakan, aturan terkait pendidikan politik sebenarnya telah diatur dalam undang-undang partai politik, termasuk alokasi dana bantuan politik yang sebagian besar digunakan untuk kaderisasi.
"UU Parpol sudah mengatur penggunaan dana bantuan politik, 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk administrasi sekretariat," ujarnya, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai, dalam konteks pencalonan pejabat publik, khususnya dari partai politik, proses kaderisasi memang menjadi hal penting. Namun demikian, tidak semua calon presiden harus berasal dari internal partai.
"Untuk capres, bisa saja berasal dari luar partai. Maka mewajibkan kaderisasi terlebih dahulu rasanya tidak mudah," katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menambahkan, masyarakat seharusnya dapat menilai kualitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki.
"Publik bisa melihat kapasitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan lainnya," ungkapnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa PDIP telah menjalankan sistem kaderisasi secara berjenjang melalui berbagai program pendidikan politik, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan.
"Di partai kami ada Badiklat dengan jenjang kaderisasi dari pratama, madya, utama hingga guru kader. Bahkan ada sekolah partai di Lenteng Agung," jelasnya.
Diketahui, KPK sebelumnya mengeluarkan 16 poin rekomendasi terkait tata kelola partai politik. Salah satunya mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi.*
(d/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL