Majelis Etik Ungkap Fakta Mengejutkan! Ada Arahan Internal Ombudsman agar MBG "Tak Disentuh"
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewajiban kaderisasi partai bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, konsep tersebut penting, namun penerapannya tidak mudah.
Ganjar mengatakan, aturan terkait pendidikan politik sebenarnya telah diatur dalam undang-undang partai politik, termasuk alokasi dana bantuan politik yang sebagian besar digunakan untuk kaderisasi.
"UU Parpol sudah mengatur penggunaan dana bantuan politik, 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk administrasi sekretariat," ujarnya, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai, dalam konteks pencalonan pejabat publik, khususnya dari partai politik, proses kaderisasi memang menjadi hal penting. Namun demikian, tidak semua calon presiden harus berasal dari internal partai.
"Untuk capres, bisa saja berasal dari luar partai. Maka mewajibkan kaderisasi terlebih dahulu rasanya tidak mudah," katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menambahkan, masyarakat seharusnya dapat menilai kualitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki.
"Publik bisa melihat kapasitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan lainnya," ungkapnya.
Ganjar juga menegaskan bahwa PDIP telah menjalankan sistem kaderisasi secara berjenjang melalui berbagai program pendidikan politik, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan.
"Di partai kami ada Badiklat dengan jenjang kaderisasi dari pratama, madya, utama hingga guru kader. Bahkan ada sekolah partai di Lenteng Agung," jelasnya.
Diketahui, KPK sebelumnya mengeluarkan 16 poin rekomendasi terkait tata kelola partai politik. Salah satunya mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN