Paripurna DPR Putuskan MKMK Tak Berwenang Proses Laporan Adies Kadir
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK
JAKARTA -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa tidak pernah memberikan persetujuan maupun izin kepada PT Investindo Public Optima terkait penggunaan nama dan logo OJK dalam kegiatan promosi atau penawaran jasa, khususnya yang berkaitan dengan layanan konsultasi Initial Public Offering (IPO).
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (5/7), Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyatakan bahwa penggunaan identitas OJK secara ilegal merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Penggunaan nama dan/atau logo OJK oleh PT Investindo Public Optima dalam pamflet, iklan, atau media komunikasi lainnya tanpa izin merupakan tindakan yang tidak sah dan melanggar ketentuan. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana," tegas Ismail Riyadi.
Sejalan dengan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki kewenangan mengawasi seluruh aktivitas dan produk di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
Penggunaan nama atau logo OJK secara ilegal dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan yang dapat menyesatkan masyarakat dan calon emiten.
OJK mengimbau masyarakat, pelaku usaha, serta calon emiten untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran jasa. Ismail menegaskan, hanya lembaga dan profesi yang terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK yang boleh memberikan layanan terkait aksi korporasi seperti IPO.
Masyarakat yang menemukan penawaran mencurigakan atau mengandung unsur penyalahgunaan otoritas, disarankan untuk melapor melalui kanal resmi pengaduan OJK atau langsung ke aparat penegak hukum.
OJK berkomitmen menempuh langkah hukum yang tegas untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan publik.
"Tidak ada pungutan biaya tambahan selain yang telah diatur resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan," tambah Ismail.*
(d/j006)
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat da
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kantor Camat dan Puskesmas Pagar Merbau yang baru pada Rabu (18/2/2026), denga
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA Kabupaten Tapanuli Selatan mencatatkan prestasi gemilang dalam pencegahan korupsi daerah. Berdasarkan r
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahmad Sahroni resmi menjabat kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Rusdi Masse yang berpindah dari NasDem
POLITIK
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian penghematan anggaran negara sebesar USD 18 miliar atau sekitar Rp303,1 triliu
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengembalikan UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi la
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan tipis pada perdagangan Kamis (19/2/2026). Berdasarkan laman resm
EKONOMI
BATUBARA Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan gotong royong kebersih
NASIONAL
MEDAN Meski diguyur rintik hujan, jajaran Pemko Medan, TNI, dan Polri tetap semangat mengikuti apel gabungan pemantauan ketenteraman mas
PEMERINTAHAN