JAKARTA -Pemerintah Indonesia kembali membuka jalur diplomasi dan negosiasi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengeluarkan surat pemberitahuan rencana pengenaan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia, yang rencananya mulai diberlakukan 1 Agustus 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut, penundaan waktu pemberlakuan tarif oleh Presiden Trump menjadi sinyal positif dan peluang strategis bagi Indonesia untuk kembali bernegosiasi.
"Dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi," ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Kwarnas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga:
Tim Negosiasi Indonesia Sudah Tiba di Washington DC
Hasan juga menyampaikan bahwa tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah tiba di Washington DC, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.
Baca Juga:
"Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini mereka melanjutkan diskusi dengan pemerintah AS. Pak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC," jelas Hasan.
Optimisme Pemerintah dalam Jalur Diplomasi
Pemerintah Indonesia menegaskan sikap optimis terhadap hasil negosiasi dengan pemerintah AS. Menurut Hasan, fakta bahwa tanggal pemberlakuan tarif dimundurkan menjadi peluang penting untuk dimanfaatkan secara maksimal.
"Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi. Dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis," tegasnya.
Sebelumnya, surat resmi dari Presiden Trump menyebutkan bahwa masih terbuka kemungkinan untuk membahas ulang dan menurunkan besaran tarif tersebut.
Pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah dampak buruk terhadap ekspor nasional.*
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot
Nasional
JAKARTA Dengan tantangan defisit APBN, ketimpangan fiskal daerah, dan tekanan global, Purbaya diharapkan membawa warna baru dan solusi kon
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indones
Nasional
SUMUT Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meroket tajam. Berdasarkan data resmi yang dihimpun
Ekonomi
TAPSEL Sekitar 600an warga dari 10 desa di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera U
Berita
SUMATERA UTARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring ke sejumlah nag
Pemerintahan
Bogor, Jawa Barat Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Pres
Nasional
Doha, Qatar Pemerintah Qatar menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di ibu kota Doha pada S
Internasional
Doha, Qatar Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengonfirmasi telah melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, dengan target pi
Internasional
JAKARTA Pendakwah ternama sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, telah rampung menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Nasional