JAKARTA — Perum Bulog menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online (judol) serta aktivitas radikalisme dan terorisme tidak berhak menerima bantuan pangan beras dari pemerintah.
Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).
"Yang terlibat judol atau judi online, dan terlibat kegiatan terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan," ujar Rizal.
Baca Juga:
Ia menekankan, pengecekan ulang data penerima bantuan harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan kantor wilayah Bulog.
Tujuannya, memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan pihak yang menyalahgunakannya.
Baca Juga:
"Tolong masing-masing kepala daerah mengecek ulang siapa saja masyarakat yang menerima bantuan, apakah ada yang terlibat judol atau kelompok radikal. Jika ada, mereka tidak layak menerima bantuan," tegas Rizal.
Pemerintah, melalui Perum Bulog, akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM).
Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.
Data penerima bantuan ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penetapan data tunggal sosial ekonomi.
Bantuan pangan beras ini juga menjadi bagian dari stimulus pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II tahun 2025, sebagaimana dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 lalu di Istana Merdeka.
Rizal menyebutkan bahwa upaya menyaring penerima bantuan dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan efektivitas program bantuan sosial pemerintah.
"Ini bentuk ketegasan pemerintah agar bansos benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang merusak tatanan sosial," tutupnya.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal