KPK Telusuri Asal Uang Amplop Bupati Kuansing, Diduga Berasal dari Dana KUD
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan akan merilis data kemiskinan terbaru pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan penundaan pengumuman data yang semula dijadwalkan 15 Juli lalu dilakukan demi memastikan kualitas dan keakuratan data.
"Kami akan rilis Jumat setelah kami pastikan data yang kami hitung akurat," kata Amalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meski Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa angka kemiskinan terbaru mengalami penurunan, Amalia enggan menanggapi lebih jauh dan memilih untuk menunggu data resmi yang akan diumumkan.
"Kita lihat hari Jumat kami akan rilis kemiskinan," ujarnya singkat.
Menurut data BPS per 15 Januari 2025, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57%.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,46 poin persen dibandingkan Maret 2024, dan turun 0,79 poin persen dibandingkan Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi 24,06 juta orang pada September 2024, turun 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024, serta turun 1,84 juta orang dari Maret 2023.
Namun hingga saat ini, BPS belum merilis data kemiskinan terbaru yang seharusnya diumumkan pada pertengahan Juli 2025.
Amalia menegaskan bahwa penundaan tersebut semata-mata untuk menjaga objektivitas dan keakuratan data, tanpa adanya tekanan atau pesanan dari pihak manapun untuk memanipulasi data.
"BPS akan terus menyampaikan data seobjektif mungkin. Ini salah satu alasan kami yang tanggal 15 Juli kemarin kami menunda, karena ingin memastikan kualitas dan keakuratan data. Jadi tidak ada alasan lain," ungkap Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, Kamis (17/7).
Kepala BPS juga menolak adanya dugaan intervensi dalam proses penyusunan data kemiskinan dan menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga integritas data statistik nasional.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL