Indonesia Kirim Dubes Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei, Kemlu Tegaskan Sikap Resmi RI
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan akan merilis data kemiskinan terbaru pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan penundaan pengumuman data yang semula dijadwalkan 15 Juli lalu dilakukan demi memastikan kualitas dan keakuratan data.
"Kami akan rilis Jumat setelah kami pastikan data yang kami hitung akurat," kata Amalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meski Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa angka kemiskinan terbaru mengalami penurunan, Amalia enggan menanggapi lebih jauh dan memilih untuk menunggu data resmi yang akan diumumkan.
"Kita lihat hari Jumat kami akan rilis kemiskinan," ujarnya singkat.
Menurut data BPS per 15 Januari 2025, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57%.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,46 poin persen dibandingkan Maret 2024, dan turun 0,79 poin persen dibandingkan Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi 24,06 juta orang pada September 2024, turun 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024, serta turun 1,84 juta orang dari Maret 2023.
Namun hingga saat ini, BPS belum merilis data kemiskinan terbaru yang seharusnya diumumkan pada pertengahan Juli 2025.
Amalia menegaskan bahwa penundaan tersebut semata-mata untuk menjaga objektivitas dan keakuratan data, tanpa adanya tekanan atau pesanan dari pihak manapun untuk memanipulasi data.
"BPS akan terus menyampaikan data seobjektif mungkin. Ini salah satu alasan kami yang tanggal 15 Juli kemarin kami menunda, karena ingin memastikan kualitas dan keakuratan data. Jadi tidak ada alasan lain," ungkap Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, Kamis (17/7).
Kepala BPS juga menolak adanya dugaan intervensi dalam proses penyusunan data kemiskinan dan menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga integritas data statistik nasional.*
(d/a008)
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA