JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia kembali akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal I/2025 tercatat hanya tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan (year on year/YoY), di bawah target yang diharapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa stimulus tersebut akan diumumkan dan mulai diberlakukan pada September 2025.
Baca Juga:
Sejumlah program strategis tengah dipersiapkan, terutama untuk sektor padat karya dan konsumsi masyarakat.
"Beberapa program seperti padat karya di sektor perhubungan dan pekerjaan umum akan didorong agar implementasinya lebih baik," ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:
Pemerintah juga berencana kembali memberikan diskon tarif transportasi dalam menyambut momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Stimulus berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif tol akan berlanjut, setelah sebelumnya terbukti mampu mendorong mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti sebesar 100% hingga akhir 2025.
Namun demikian, subsidi listrik dan bantuan subsidi upah (BSU) tidak akan kembali dilanjutkan untuk semester II/2025.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dibahas evaluasi program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga awal Juli, dari target 20 juta penerima di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), realisasi masih sangat rendah, yakni hanya mencakup 5,59 juta penerima dari 1.863 SPPG di 38 provinsi.
Anggaran yang terserap juga baru sekitar Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan