Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
Dalam aksi nasional tersebut, massa menuntut kenaikan upah minimum dan perlindungan yang lebih adil bagi buruh berkeluarga serta perempuan pekerja.
Pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sekitar pukul 12.15 WIB dengan mengenakan atribut serba merah dan membawa bendera serta spanduk bertuliskan tuntutan mereka.Baca Juga:
Massa bergerak dengan long march dari arah Semanggi menuju depan gedung DPR, memenuhi jalur lambat Jalan Gatot Subroto.
Arus lalu lintas sempat tersendat akibat padatnya massa aksi.
Dari atas mobil komando, orator bergantian menyampaikan aspirasi dan menyerukan semangat solidaritas antarpekerja.
"Kami menyuarakan hak-hak buruh perempuan. Masih banyak anak-anak buruh yang putus sekolah karena upah yang didapat belum layak," ujar salah satu orator melalui pengeras suara.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa upah minimum yang berlaku saat ini belum mencukupi kebutuhan dasar pekerja, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga.
"Upah hari ini untuk yang single mungkin cukup, tapi bagi yang sudah berkeluarga jelas tidak. Apakah yang kita terima sudah layak? Tidak! Maka mari kita suarakan, hidup buruh!" teriak orator disambut gemuruh massa.
Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga mendesak DPR dan pemerintah agar memperhatikan perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga buruh, termasuk akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak pekerja.
Aksi berjalan dengan pengamanan ketat dari 1.464 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kompleks parlemen untuk mengurai kepadatan kendaraan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI