Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
Dalam aksi nasional tersebut, massa menuntut kenaikan upah minimum dan perlindungan yang lebih adil bagi buruh berkeluarga serta perempuan pekerja.
Pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sekitar pukul 12.15 WIB dengan mengenakan atribut serba merah dan membawa bendera serta spanduk bertuliskan tuntutan mereka.Baca Juga:
Massa bergerak dengan long march dari arah Semanggi menuju depan gedung DPR, memenuhi jalur lambat Jalan Gatot Subroto.
Arus lalu lintas sempat tersendat akibat padatnya massa aksi.
Dari atas mobil komando, orator bergantian menyampaikan aspirasi dan menyerukan semangat solidaritas antarpekerja.
"Kami menyuarakan hak-hak buruh perempuan. Masih banyak anak-anak buruh yang putus sekolah karena upah yang didapat belum layak," ujar salah satu orator melalui pengeras suara.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa upah minimum yang berlaku saat ini belum mencukupi kebutuhan dasar pekerja, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga.
"Upah hari ini untuk yang single mungkin cukup, tapi bagi yang sudah berkeluarga jelas tidak. Apakah yang kita terima sudah layak? Tidak! Maka mari kita suarakan, hidup buruh!" teriak orator disambut gemuruh massa.
Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga mendesak DPR dan pemerintah agar memperhatikan perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga buruh, termasuk akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak pekerja.
Aksi berjalan dengan pengamanan ketat dari 1.464 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kompleks parlemen untuk mengurai kepadatan kendaraan.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN