Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog serta merek beras premium.
Lokasi pengoplosan berada di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.
Dari penggerebekan tersebut, aparat menyita sembilan ton beras oplosan yang telah dikemas ulang seolah-olah berasal dari Bulog atau beras premium.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa beras yang dioplos bukan berasal dari gudang Bulog.
Menurutnya, pelaku hanya membeli karung bekas SPHP, lalu mengisinya dengan beras murah, dan menjualnya kembali dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
"Yang digunakan bukan beras asli Bulog, tapi karung bekas SPHP yang diisi ulang dengan beras kualitas biasa," ujar Rizal kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (27/7/2025).
Sebagai langkah pencegahan ke depan, Bulog akan menerapkan sistem identifikasi khusus berupa hologram atau ID label yang ditempel di karung beras SPHP.
Tujuannya adalah memastikan keaslian produk Bulog dan mencegah pemalsuan yang merugikan masyarakat.
"Nanti dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram kah, atau ID-ID khusus. Sehingga para pembeli yakin bahwa ini beras asli Bulog," tambah Rizal.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya penjualan karung SPHP secara bebas, termasuk melalui platform e-commerce.
"Contoh tadi saya lihat di Tokopedia saja ada yang jual karung SPHP itu. Bahaya itu," tegasnya.
Bulog mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli beras bermerek SPHP.
Masyarakat diminta memastikan keaslian produk, serta melaporkan jika menemukan dugaan penipuan atau produk palsu yang menggunakan nama Bulog.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk lebih ketat mengawasi distribusi pangan, terutama beras yang menjadi kebutuhan pokok rakyat.*
(tt/a008)
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN