ESDM Tetapkan Harga Minyak Sumur Rakyat 70–80% dari ICP, Produksi Dimulai 1 Agustus

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan harga minyak mentah hasil produksi sumur rakyat berada di kisaran 70% hingga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mendukung produksi minyak nasional dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, produksi dari sekitar 20.000 hingga 30.000 sumur rakyat akan mulai berjalan pada 1 Agustus 2025 mendatang.

PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai pembeli resmi (off-taker) hasil produksi minyak tersebut.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker. Dan harganya antara 70% sampai 80% dari ICP, jadi sekitar itu," ujar Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Sebagai ilustrasi, rata-rata harga ICP per Juni 2025 berada di angka US$ 69,33 per barel, atau setara Rp 1,13 juta per barel.

Dengan demikian, harga beli oleh Pertamina akan berada pada kisaran US$ 48,53 hingga US$ 55,46, atau Rp 794.451 hingga Rp 907.648 per barel.

Jika dihitung secara kasar, dengan asumsi satu barel setara 159 liter, maka harga beli per liter minyak rakyat diperkirakan sekitar Rp 4.996 – Rp 5.708.

Sumur-sumur rakyat tersebut akan dikelola oleh koperasi, BUMD, hingga pelaku UMKM sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.

Namun, Menteri Bahlil menekankan pentingnya akuntabilitas lembaga pengelola.

"Tapi bukan koperasi abal-abal ya, dan bukan koperasi jual bahan pokok," tegasnya.

Adapun lokasi sumur-sumur rakyat ini tersebar di beberapa daerah, dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

Kehadiran sumur rakyat ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai target lifting minyak nasional tahun 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph).

Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari pemerataan ekonomi dan upaya menumbuhkan kemandirian energi berbasis masyarakat, sekaligus membuka lapangan kerja baru.*

(cb/a008)