DPRD Sumut , Rudi Alfahri Rangkuti Desak Tangkap Mafia Beras: “Kalau Bisa, Hukum Mati!”

MEDAN – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, melontarkan desakan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menangkap para mafia beras yang diduga menyebabkan kelangkaan beras di berbagai pusat perbelanjaan.

Desakan ini disampaikan Rudi setelah ia melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar modern dan swalayan di Kota Medan. Hasilnya mengejutkan—stok beras kosong secara masif, padahal Sumut dikenal sebagai daerah surplus produksi beras.

"Sumut ini lumbung beras, tapi stoknya menghilang dari pasaran. Ini janggal. Saya dan istri langsung mengecek sendiri ke lapangan, dan hasilnya semua tempat kosong. Ada apa sebenarnya?" kata Rudi, Sabtu (2/8/2025).

Tuding Spekulan dan Mafia di Balik Krisis

Rudi menegaskan, kelangkaan ini tidak disebabkan oleh gangguan produksi petani, melainkan karena permainan spekulan dan mafia pangan yang menimbun stok demi menciptakan kelangkaan serta menaikkan harga pasar.

"Kalau ini ulah mafia, segera tangkap! Bila perlu, hukum mati! Ini soal perut rakyat. Jangan beri ruang untuk pengkhianat bangsa yang mempermainkan kebutuhan dasar masyarakat," tegas politisi PAN itu.

Kritik Keras untuk Pemerintah Daerah dan Pusat

Selain mengutuk keras para pelaku penimbunan, Rudi juga mengkritik lemahnya respons pemerintah, baik provinsi maupun pusat, dalam menangani distribusi pangan dan melakukan langkah antisipatif.

"Pemerintah kita terlalu lambat. Bulog mestinya sudah turun sejak lama. Operasi pasar harusnya dilakukan cepat dan tepat sasaran. Tapi yang terjadi malah masyarakat panik, harga naik, dan pemerintah masih sibuk dengan wacana," ungkapnya.

Padahal, wilayah Sumut memiliki sejumlah daerah penghasil beras seperti Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan, hingga Tapanuli Selatan.

DPRD Akan Panggil Bulog dan Pemprov

Rudi menyatakan bahwa Komisi B DPRD Sumut akan memanggil Bulog serta Biro Perekonomian Pemprov Sumut guna menelusuri kemungkinan adanya kartel distribusi yang mengatur jalur beras dari produsen ke pasar.

"Saya juga minta KPK dan Kejaksaan Agung ikut turun. Jangan main-main dengan urusan pangan. Negara harus hadir penuh dalam menjamin keadilan distribusi dan stok bahan pokok," tegasnya.

Peringatan Terakhir: Jangan Tunggu Masyarakat Turun ke Jalan

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan kepada Menteri Perdagangan, Kepala Bulog, dan Gubernur Sumut untuk segera ambil tindakan nyata.

"Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru bertindak. Ini soal hak dasar warga. Negara harus tegas terhadap siapa pun yang mengacaukan sistem pangan nasional," pungkas Rudi.*

(ms/j006)