Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
PALU – Lonjakan harga beras di pasaran mendorong ribuan warga Kota Palu memadati Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) bekerja sama dengan Perum Bulog. Dalam waktu hanya dua hari, 2 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) langsung habis terjual.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah, khususnya menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.
"Animo masyarakat sangat tinggi. Dalam waktu singkat, 2 ton beras SPHP langsung habis," ujar Kombes Pol Sirajuddin Ramli, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulteng, di Palu, Jumat (8/8/2025).
Langkah Cepat Atasi Kenaikan Harga
Program ini menjadi respons konkret atas kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya Polda Sulteng yang terlibat, tetapi juga lima polres jajaran yang ikut menyalurkan beras SPHP ke berbagai titik distribusi.
Tak hanya dari kepolisian, dukungan penuh juga datang dari TNI. Korem 132/Tadulako menyatakan kesiapan dalam memperkuat distribusi dan edukasi pangan kepada masyarakat.
"Peran TNI dalam GPM tidak hanya soal logistik. Kami memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari program ini," kata Kolonel Inf AT Chrishardjoko, Kasrem 132/Tdl.
GPM Digelar Serentak hingga 13 Agustus
Gerakan Pangan Murah ini menjadi bagian dari program nasional yang digelar Mabes Polri bekerja sama dengan Bulog, Pemda, dan TNI di seluruh wilayah Indonesia. Di Sulawesi Tengah, GPM-SPHP ini akan terus berlangsung hingga 13 Agustus 2025, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
Program ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman cuaca ekstrem, gejolak pasar global, dan kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.
Kolaborasi antara Polri, TNI, Bulog, dan masyarakat membuktikan pentingnya sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui GPM, masyarakat tidak hanya mendapatkan harga pangan terjangkau, tetapi juga jaminan ketersediaan stok yang cukup di tengah dinamika harga yang terus bergerak.*
(j006)
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI