Waka MPR Apresiasi Sugiono Jadi Ketum IPSI 2026-2030, Diharapkan Dongkrak Prestasi Atlet
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal II tahun 2025 mencapai US$433,3 miliar atau sekitar Rp7.001,8 triliun (dengan kurs Rp16.159 per dolar AS).
Meski mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN pada periode ini mencerminkan kontraksi pada sektor swasta, meskipun utang pemerintah masih mengalami kenaikan.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel. ULN digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN yang diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, tentunya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).
Pada kuartal II 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,1 miliar, meningkat 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,6 persen.
Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis, di antaranya:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3%)
- Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (19,0%)
- Jasa Pendidikan (16,4%)
- Konstruksi (11,9%)
- Transportasi dan Pergudangan (8,6%)
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL