DKPP Terima 5 Aduan soal Putusan MK terkait Ijazah Gibran, Ini Perkembangannya
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai berencana melakukan reklamasi terhadap dua pulau di Sungai Asahan, yakni Pulau Buaya dan Pulau Buaya Kecil, untuk dijadikan pelabuhan perikanan modern. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan sektor ekspor perikanan daerah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, saat meresmikan ekspor komoditas unggulan bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Pelabuhan Teluk Nibung, Rabu (21/8/2025).
"Tanjungbalai hanya menerima DBH sekitar Rp800 juta per tahun. Sangat kecil. Kami ingin keluar dari ketergantungan itu. Ini mimpi besar kami: Tanjungbalai punya pelabuhan perikanan sendiri," ungkap Mahyaruddin.
Proyek Reklamasi dan Infrastruktur Pendukung
Dua pulau yang akan direklamasi diperkirakan memiliki luas sekitar 10 hektare, dengan estimasi biaya reklamasi sebesar Rp18 miliar. Sebagai penunjang, akan dibangun jembatan penghubung sepanjang 250 meter dengan biaya mencapai Rp250–300 miliar.
"Pasir untuk reklamasi sudah kami siapkan, sumber dayanya ada. Lahan untuk jalan penghubung juga tersedia. Sekarang tinggal menunggu dukungan dan pendanaan dari berbagai pihak," tambahnya.
Mengurangi Ketergantungan Dana Transfer
Mahyaruddin berharap, pelabuhan ini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru dan kuat. Dengan demikian, Tanjungbalai tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat maupun provinsi.
Langkah ini juga dianggap strategis karena potensi ekspor komoditas perikanan dari Tanjungbalai terus meningkat. Dalam acara yang sama, Barantin mencatat ekspor produk unggulan Tanjungbalai sudah mencapai 34.940,6 ton tahun ini.
Dukungan dari Badan Karantina Indonesia
Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean, menyambut baik rencana reklamasi dan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.
"Saya pikir ini sangat bagus. Sumber dayanya ada, tinggal bagaimana semua pihak kompak mengawal agar rencana besar ini bisa diwujudkan," kata Sahat.
Rencana ini menjadi langkah konkret Pemko Tanjungbalai dalam membangun infrastruktur ekonomi berbasis potensi daerah yang selama ini belum tergarap optimal.*
(j006)
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokow
POLITIK
MEDAN HiLo menggelar kegiatan lari bersama sejumlah komunitas di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan yang
NASIONAL
BINJAI Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan tindak kekerasan berupa pemu
PERISTIWA
JAKARTA Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki
POLITIK
BINJAI DPC PDI Perjuangan Kota Binjai bersama Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Binjai membagikan 500 masker kepada masyarakat untuk men
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden ke7 Joko Widodo atau Jokowi mulai menunjukkan perubahan sikap terhad
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke75 kepada Presiden Prabowo Subianto pada
NASIONAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banda Aceh mengamankan empat pria yang berprofesi sebagai nelayan dalam opera
HUKUM DAN KRIMINAL