JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan keprihatinannya terkait melonjaknya alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp 525 triliun, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 258 triliun.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Dolfie menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sebesar itu.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena porsi pengawasan DPR terhadap alokasi tersebut dinilai dikesampingkan.
Baca Juga:
"Rp 525 triliun ini direncanakan, digunakan, dan dikelola sendiri oleh pemerintah tanpa pembahasan bersama DPR. Katanya kita ingin transparan dan tertib, namun hal ini justru tidak mencerminkan keadilan anggaran," ujar Dolfie, Kamis (21/8).
Dolfie menyoroti penggunaan BA BUN selama ini, yang sebagian besar diperuntukkan untuk pembayaran kompensasi listrik dan BBM dengan kisaran anggaran sekitar Rp 200 triliun.
Baca Juga:
Dengan asumsi tersebut, ia mempertanyakan sisa anggaran sekitar Rp 300 triliun yang belum dijelaskan secara spesifik dalam RAPBN.
Ia berharap, pemerintah dapat melibatkan DPR dalam pembahasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut guna memastikan "rambu-rambu" penggunaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sebagian dari alokasi BA BUN memang berkaitan dengan diskresi presiden, khususnya dalam pelaksanaan program strategis nasional yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres).
"Kami memahami dan mencatat pandangan Pak Dolfie. Tentu akan kami operasionalkan dalam bentuk prioritas program presiden yang tertuang dalam Inpres," ujar Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan, penggunaan anggaran tersebut telah dirinci dengan jelas, dan diarahkan untuk program prioritas seperti pembangunan jalan, infrastruktur daerah, dan pengelolaan sampah, yang menurutnya tidak berjalan optimal di banyak wilayah.
"Kami ambil alih karena tidak terjadi progres signifikan di daerah. Namun kami juga menjamin bahwa prinsip transparansi akan tetap kami perhatikan," tegasnya.
Perdebatan mengenai alokasi BA BUN ini menjadi refleksi penting bagi tata kelola keuangan negara.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
