DPR Cecar Sri Mulyani Soal Anggaran BA BUN Rp 525 Triliun yang Dinilai Minim Transparansi

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyampaikan keprihatinannya terkait melonjaknya alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp 525 triliun, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 258 triliun.

Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Dolfie menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sebesar itu.

Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena porsi pengawasan DPR terhadap alokasi tersebut dinilai dikesampingkan.

"Rp 525 triliun ini direncanakan, digunakan, dan dikelola sendiri oleh pemerintah tanpa pembahasan bersama DPR. Katanya kita ingin transparan dan tertib, namun hal ini justru tidak mencerminkan keadilan anggaran," ujar Dolfie, Kamis (21/8).

Dolfie menyoroti penggunaan BA BUN selama ini, yang sebagian besar diperuntukkan untuk pembayaran kompensasi listrik dan BBM dengan kisaran anggaran sekitar Rp 200 triliun.

Dengan asumsi tersebut, ia mempertanyakan sisa anggaran sekitar Rp 300 triliun yang belum dijelaskan secara spesifik dalam RAPBN.

Ia berharap, pemerintah dapat melibatkan DPR dalam pembahasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut guna memastikan "rambu-rambu" penggunaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sebagian dari alokasi BA BUN memang berkaitan dengan diskresi presiden, khususnya dalam pelaksanaan program strategis nasional yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres).

"Kami memahami dan mencatat pandangan Pak Dolfie. Tentu akan kami operasionalkan dalam bentuk prioritas program presiden yang tertuang dalam Inpres," ujar Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan, penggunaan anggaran tersebut telah dirinci dengan jelas, dan diarahkan untuk program prioritas seperti pembangunan jalan, infrastruktur daerah, dan pengelolaan sampah, yang menurutnya tidak berjalan optimal di banyak wilayah.

"Kami ambil alih karena tidak terjadi progres signifikan di daerah. Namun kami juga menjamin bahwa prinsip transparansi akan tetap kami perhatikan," tegasnya.

Perdebatan mengenai alokasi BA BUN ini menjadi refleksi penting bagi tata kelola keuangan negara.

Meningkatnya anggaran yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat harus tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan legislatif demi menjaga prinsip keadilan anggaran.

DPR dan pemerintah diharapkan dapat terus berdialog secara konstruktif dalam memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil dan terukur.*

(vo/a008)