Asahan Terima 6 Bus Perintis dari Pemprov Sumut, Bantu Pelajar yang Tinggal Jauh dari Sekolah
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima enam unit Bus Perintis untuk membantu transportasi pelajar, terutama bagi siswa yang tinggal
PENDIDIKAN
JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengawal swasembada pangan nasional serta memberantas mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat luas.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharuddin, usai pertemuan dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (8/9).
"Kami memiliki komitmen tinggi. Seluruh kader Ansor dan Banser se-Indonesia siap menyukseskan program negara, termasuk swasembada pangan," ujar Addin.
Satu Semangat: Kemandirian Pangan dari Akar Rumput
Addin menyebutkan, perjuangan GP Ansor selama ini selaras dengan semangat Kementan dalam menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Ansor dan Banser telah bergerak aktif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
"Ekonomi dari bawah harus tumbuh. Rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus berkembang. Semangat kami sejalan dengan visi Kementan," tambah Addin.
GP Ansor juga telah menggerakkan Patriot Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia. Mereka fokus pada empat sektor:
Penyuluhan pertanian
Pengelolaan logistik pangan
Pelaku usaha pangan
Pengelolaan limbah pangan
Siap Kawal Langsung di Lapangan
Addin menegaskan, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan dalam memberantas mafia pangan dan mengawal distribusi pangan yang adil.
"Apa yang dibutuhkan pemerintah, kami siap di lapangan. Bahkan saat Pak Mentan turun ke daerah, kami pun siap mengawal langsung," ucap Addin.
"Kinerja Mentan Amran top. Beliau luar biasa. Kita gerak bersama-sama," pungkasnya.
Mentan Amran: Negara Tak Boleh Kalah dari Mafia Pangan
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa mafia pangan adalah musuh bersama yang tidak boleh dibiarkan merusak sistem pangan nasional.
"Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan merugikan petani dan konsumen. Negara tidak boleh kalah. Ini saatnya bertindak tegas," kata Amran.
Amran mengungkapkan temuan 268 merek beras premium, di mana 212 di antaranya tidak sesuai standar. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke aparat hukum.
Selain itu, ia menyoroti masalah pupuk palsu dan penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan kerugian petani hingga Rp3,2 triliun.
"Petani pakai pupuk palsu, hasil tanamnya hancur. Ini harus ditangani bersama. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan," ujarnya.
Dengan dukungan ormas seperti GP Ansor dan Banser, Mentan optimistis agenda swasembada pangan dan pemberantasan mafia pangan akan berjalan lebih cepat dan efektif.*
(at/j006)
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima enam unit Bus Perintis untuk membantu transportasi pelajar, terutama bagi siswa yang tinggal
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat pelak
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan memastikan tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) beroperasi selama 24 jam untu
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan seluruh camat dan lurah di Kota Medan merawat fasilitas kantor pelayanan pu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Olahraga seperti berlari, bersepeda, dan bermain bola menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun, ketika kual
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz, menanggapi desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabu
POLITIK
JAKARTA Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil studi mengenai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional. Dalam
POLITIK
GOWA Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan melal
HUKUM DAN KRIMINAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kami
HUKUM DAN KRIMINAL