Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengawal swasembada pangan nasional serta memberantas mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat luas.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharuddin, usai pertemuan dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (8/9).
"Kami memiliki komitmen tinggi. Seluruh kader Ansor dan Banser se-Indonesia siap menyukseskan program negara, termasuk swasembada pangan," ujar Addin.
Satu Semangat: Kemandirian Pangan dari Akar Rumput
Addin menyebutkan, perjuangan GP Ansor selama ini selaras dengan semangat Kementan dalam menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Ansor dan Banser telah bergerak aktif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
"Ekonomi dari bawah harus tumbuh. Rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus berkembang. Semangat kami sejalan dengan visi Kementan," tambah Addin.
GP Ansor juga telah menggerakkan Patriot Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia. Mereka fokus pada empat sektor:
Penyuluhan pertanian
Pengelolaan logistik pangan
Pelaku usaha pangan
Pengelolaan limbah pangan
Siap Kawal Langsung di Lapangan
Addin menegaskan, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan dalam memberantas mafia pangan dan mengawal distribusi pangan yang adil.
"Apa yang dibutuhkan pemerintah, kami siap di lapangan. Bahkan saat Pak Mentan turun ke daerah, kami pun siap mengawal langsung," ucap Addin.
"Kinerja Mentan Amran top. Beliau luar biasa. Kita gerak bersama-sama," pungkasnya.
Mentan Amran: Negara Tak Boleh Kalah dari Mafia Pangan
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa mafia pangan adalah musuh bersama yang tidak boleh dibiarkan merusak sistem pangan nasional.
"Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan merugikan petani dan konsumen. Negara tidak boleh kalah. Ini saatnya bertindak tegas," kata Amran.
Amran mengungkapkan temuan 268 merek beras premium, di mana 212 di antaranya tidak sesuai standar. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke aparat hukum.
Selain itu, ia menyoroti masalah pupuk palsu dan penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan kerugian petani hingga Rp3,2 triliun.
"Petani pakai pupuk palsu, hasil tanamnya hancur. Ini harus ditangani bersama. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan," ujarnya.
Dengan dukungan ormas seperti GP Ansor dan Banser, Mentan optimistis agenda swasembada pangan dan pemberantasan mafia pangan akan berjalan lebih cepat dan efektif.*
(at/j006)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN