Pemprovsu melalui sejumlah OPD Prov. Sumut melakukan Konferensi Pers di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (18/9). (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) menegaskan komitmennya dalam menjaga kestabilan hargakomoditaspangan melalui program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditi Pangan (JASKOP).
Upaya ini dilakukan untuk memastikan petani tetap mendapatkan harga yang layak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau."Tujuan JASKOP adalah melindungi petani dan masyarakat. Petani tidak rugi, konsumen tidak mahal harganya, sehingga inflasi tetap stabil," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumut, Effendy Pohan, dalam temu pers bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (18/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (YoY) di Sumut per Agustus 2025 tercatat sebesar 4,42%, dengan komoditaspangan menjadi penyumbang utama. Pohan menyebutkan, PemprovSumut telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengendalikan inflasi, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian hingga intervensi pasar.
Salah satu program unggulan JASKOP adalah pembangunan 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) di dua kabupaten sentra cabai merah terbesar di Sumut, yakni Kabupaten Batubara dan Karo. Masing-masing wilayah akan mendapatkan lima unit SDD yang berfungsi untuk mengeringkan cabai merah, memperpanjang masa simpan, dan meningkatkan nilai jual produk.
"SDD ini akan mulai dibangun tahun 2025. Untuk Batubara ditargetkan selesai Desember. Saat panen tahun depan, fasilitas ini sudah bisa digunakan," kata Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut, Lambok Turnip.Unit SDD akan dihibahkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan dikelola secara mandiri.
Setiap unit dapat menampung hingga dua ton cabai merah, dan proses distribusi akan dilakukan bekerja sama dengan BUMD."Kami sangat mengharapkan keterlibatan BUMD dalam pendistribusian hasil produksi ini," imbuh Lambok.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Fitra Kurnia, mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan untuk mendeteksi lonjakan harga secara real-time.Fitra mencontohkan, saat harga ayam naik dari Rp28 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram, sistem langsung memberikan notifikasi dini meskipun harga tersebut masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Dari notifikasi itu, kami langsung ambil tindakan antisipatif untuk menghindari kenaikan harga yang terlalu tinggi," jelasnya.Selain sektor hortikultura, PemprovSumut juga memperhatikan stabilitas hargakomoditas peternakan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut, M. Zakir Syarif Daulay, mengatakan bahwa pihaknya secara rutin memantau harga ayam dan telur, dua komoditas yang kerap menjadi pemicu inflasi.Zakir menambahkan, kerja sama dengan pelaku usaha di sektor peternakan terus dibangun agar tercipta harga yang adil bagi peternak, pedagang, dan konsumen.
Melalui program JASKOP dan inisiatif konkret seperti pembangunan Solar Dryer Dome serta pemanfaatan teknologi pemantauan harga, PemprovSumut menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi petani, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.*