Presiden Prabowo Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran, 1,9 Juta Keluarga Dicoret

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Syaifullah melaporkan berbagai program prioritas Kementerian Sosial, terutama terkait upaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mendorong kemandirian penerima manfaat.

Salah satu langkah penting yang disorot adalah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya: Pemerintah Siapkan Skema Insentif Tarik Dana Dolar ke Dalam Negeri

DTSEN secara resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penyaluran bansos.

"DTSEN telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga 10. Ini memungkinkan kita menyalurkan bansos lebih tepat sasaran," jelas Syaifullah Yusuf usai pertemuan.

Mensos juga memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hasilnya, 1,9 juta keluarga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, dan bantuannya akan dialihkan kepada keluarga yang lebih layak.

"Kita lakukan pengecekan langsung lewat pendamping-pendamping sosial dan sumber daya BPS. Yang tidak layak, kita tarik bantuannya dan alihkan ke yang berhak," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Syaifullah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menelusuri penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring (judol).

Bagi mereka yang terbukti bermain judi online, bantuan akan dihentikan, kecuali bagi kasus tertentu yang sangat membutuhkan.

"Yang ketahuan main judol, tidak akan terima bansos lagi. Kalau memang sangat butuh, mereka harus daftar ulang dan diverifikasi kembali melalui desa atau aplikasi yang kami siapkan," tegasnya.

Mensos Syaifullah juga menyampaikan bahwa hingga triwulan ketiga 2025, realisasi penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen.

Presiden Prabowo, menurutnya, memberi arahan agar bansos dipahami sebagai dukungan sementara, bukan permanen, dan agar masyarakat diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi.

"Kita ingin bansos dipahami sebagai bantuan sementara. Yang selamanya itu adalah pemberdayaan," ujar Syaifullah.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dan lansia.

Mensos diminta memperkuat program penyediaan makan dua kali sehari bagi 35.000 penyandang disabilitas, serta pemenuhan gizi untuk lansia terlantar usia 75 tahun ke atas.

"Kita punya program permakanan untuk dua kali sehari: sarapan dan makan siang, untuk 35 ribu penyandang disabilitas," ungkap Mensos.

Guna mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, Kemensos akan menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terus diperkuat untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pemberdayaan.

"Tiap tahun, kita targetkan ada graduasi: siapa yang keluar dari garis kemiskinan, siapa yang naik kelas. Itu harus terukur," pungkasnya.*

(pr/a008)

Keberatan Jadi Tersangka, Rudy Tanoesoedibjo Gugat KPK Lewat Jalur Praperadilan

Mensos Sebut 600 Ribu Rekening Bansos Bermasalah Masih Punya Peluang Dapat Bantuan, Begini Syaratnya!

Rudy Tanoe Resmi Jadi Tersangka Korupsi Bansos Kemensos, KPK: Kami Hormati Praperadilan Tersangka

Gubernur Koster Ajak BPS Lakukan Sensus Kebudayaan, Kendaraan hingga Pengangguran di Bali

Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke Presiden Prabowo

Menggugat Partai Politik