Menkeu Purbaya: Saya Bukan Orang Baik, Saya Orang Pelit!

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pendekatannya dalam mengelola keuangan negara akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan ketat.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam, Purbaya menyebut dirinya bukan "orang baik", melainkan "orang pelit" dalam hal pengeluaran anggaran.

"Saya bukan orang baik, saya orang pelit. Ketika saya kasih uang, saya orang baik? Bukan, saya orang pelit. Jadi kalau saya ngeluarin uang, saya ingin return yang besar," ujar Purbaya.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya: Pemerintah Siapkan Skema Insentif Tarik Dana Dolar ke Dalam Negeri

Menurutnya, setiap kebijakan fiskal yang diambil, terutama dalam pengeluaran anggaran, akan selalu disertai dengan tujuan untuk memperoleh imbal hasil yang tinggi bagi perekonomian nasional, bukan sekadar respons populis.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam kesepakatan terbaru, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun atau setara 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari usulan awal Rp638,8 triliun (2,48% PDB).

Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan defisit dilakukan bukan karena pemborosan, melainkan sebagai langkah untuk meredam keresahan sosial akibat meningkatnya pajak-pajak daerah yang dinilai membebani masyarakat.

"Defisit naik karena belanja lebih tinggi. Tapi begini, itu kan ada aspirasi masyarakat. Daerah-daerah terpaksa menaikkan pajak, PBB dan lain-lain yang amat tinggi sekali, sehingga menimbulkan instability," jelasnya.

Sebagai bagian dari solusi, pemerintah memutuskan menaikkan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun, agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak berlebihan.

Belanja pemerintah pusat pun mengalami penyesuaian menjadi Rp3.149,73 triliun.

Kebijakan ini, menurut Purbaya, adalah bentuk investasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.

"Jadi kita nggak ada gunanya menghemat uang kalau keributan di mana-mana dan kita nggak bisa ngebangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit. Nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil," katanya.

Purbaya menegaskan bahwa pendekatan fiskal yang diambil tidak semata-mata soal angka, tetapi soal dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Dengan perhitungan yang tepat, anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk membangun kepercayaan, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan.

"Itu investasi saya kira-kira. Supaya nggak ada keributan di masyarakat, daerah bisa membangun, dan pembangunan saya bisa bagus yang lain-lain di tempat lain, karena pajak saya lebih tinggi kan," pungkasnya.*

(bb/a008)

Menkeu Purbaya: Pemerintah Siapkan Skema Insentif Tarik Dana Dolar ke Dalam Negeri

Main HP Saat Gubernur Bobby Nasution Beri Arahan, Sekretaris Diskop UKM Sumut Dicopot

Tarif Cukai Rokok Tembus 57 Persen, Purbaya: Firaun Lu! Banyak Banget

Audit BPK Soroti Kondisi Keuangan Tebing Tinggi 2024 Terganggu, Pemko Tetap Gas Mega Proyek Smartboard Rp14 M

Menteri Keuangan Purbaya Uji Layanan Kring Pajak, Tanyakan Soal Coretax

Mendagri Tito Ingatkan Pemda Boleh Rapat di Hotel: Hidupkan Kembali, Kasihan Mereka