Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
Baca Juga:"Kita bangga melihat Presiden Prabowo menyampaikan visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Saat ini, produksi dalam negeri untuk komoditas strategis sudah mencukupi kebutuhan domestik," ujar Arief di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Bapanas, produksi telur ayam diperkirakan mencapai 6,5 juta ton untuk kebutuhan 6,2 juta ton, sedangkan produksi daging ayam 4,2 juta ton untuk kebutuhan 3,8 juta ton.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha yang dinila
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan harapan agar kesejahteraan pekerja di Indonesia semakin meningkat di m
NASIONAL
JAKARTA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi p
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh
NASIONAL