DPR Usulkan BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja BPI Danantara

"Kami juga mendorong adanya pengaturan kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada," jelas Rivqy.

Ia menilai Revisi UU BUMN merupakan evaluasi penting terhadap tata kelola perusahaan pelat merah yang selama ini kerap menuai kritik.

"Selama ini BUMN sering dikritisi karena tidak profesional, bahkan dianggap menjadi sapi perah dan alat bagi-bagi kekuasaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi VI bersama pemerintah sepakat membawa RUU BUMN ke sidang paripurna pada Jumat (26/9/2025).

Beberapa poin penting dalam revisi UU tersebut meliputi pengaturan kedudukan pejabat hingga pegawai BUMN dan Danantara, larangan ASN merangkap jabatan di dewan komisaris, direksi, serta pengawas BUMN, hingga perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

(KM/P)

Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Panen Raya Oku Timur

Anggota Komisi X DPR Dorong Peningkatan Literasi dan Fasilitas Perpustakaan di Daerah 3T

DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Tarif Pita Cukai Rokok Lebih Murah

Revisi UU BUMN: Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN)

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Kementerian BUMN Jadi Badan Pengelola BUMN