JAKARTA – Pemerintah akan mulai mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat mulai tahun 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas minyak cair (LPG), dan listrik.
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil usai menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
"Saya dari awal sudah berdiskusi terus dengan Ibu ini (Kepala BPS) dan tim. Mungkin 1—2 putaran rapat lagi baru kami pakai (DTSEN) untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik," ujar Bahlil.
Meski belum merinci mekanisme implementasi DTSEN dalam skema subsidi energi, Bahlil menyebut pihaknya tengah melakukan cross-check data yang berasal dari sejumlah instansi, termasuk Pertamina dan PLN.
Ia memastikan bahwa hasil akhir pembahasan akan diumumkan setelah seluruh proses harmonisasi data rampung.
"Kalau sudah selesai, kami akan umumkan dan minta untuk diputuskan," tegasnya.
DTSEN merupakan basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan BPS, mencakup informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia.
Data ini telah digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan akan menjadi fondasi kebijakan transformasi subsidi energi mulai 2026.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, meningkat 14,52% dari outlook subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Subsidi tersebut mencakup:
- Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg: Rp105,4 triliun
- Subsidi listrik: Rp104,6 triliun
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi subsidi akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
JAKARTA Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme penyelenggaraan haj
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah serta pemangku kepentingan olahraga nasional untuk segera melakukan eval
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Stat
Ekonomi
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi po
Politik
BATU BARA Bupati Batu Bara, Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Bapak Syafrizal, S.E., M.AP., mela
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendukung serta me
Nasional
NUNUKAN PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab S
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 20202024, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan pentingnya membentuk gene
Ekonomi
TAPTENG Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali menjadi sorotan publik. adsenseKeluhan
Kesehatan
