Kemenham Soroti Koordinasi Polri-TNI di Kasus Andrie Yunus, Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi
JAKARTA Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menekankan pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus,
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah akan mulai mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat mulai tahun 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas minyak cair (LPG), dan listrik.
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil usai menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
"Saya dari awal sudah berdiskusi terus dengan Ibu ini (Kepala BPS) dan tim. Mungkin 1—2 putaran rapat lagi baru kami pakai (DTSEN) untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik," ujar Bahlil.
Meski belum merinci mekanisme implementasi DTSEN dalam skema subsidi energi, Bahlil menyebut pihaknya tengah melakukan cross-check data yang berasal dari sejumlah instansi, termasuk Pertamina dan PLN.
Ia memastikan bahwa hasil akhir pembahasan akan diumumkan setelah seluruh proses harmonisasi data rampung.
"Kalau sudah selesai, kami akan umumkan dan minta untuk diputuskan," tegasnya.
DTSEN merupakan basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan BPS, mencakup informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia.
Data ini telah digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan akan menjadi fondasi kebijakan transformasi subsidi energi mulai 2026.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, meningkat 14,52% dari outlook subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Subsidi tersebut mencakup:
- Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg: Rp105,4 triliun
- Subsidi listrik: Rp104,6 triliun
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi subsidi akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
JAKARTA Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menekankan pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus,
NASIONAL
ACEH BESAR Panitia Zakat Fitrah Gampong Lam Lumpu berhasil menghimpun 6 ton zakat fitrah selama Ramadan 1447 H. Zakat ini langsung disal
AGAMA
NAGAN RAYA Ribuan pengikut Tarekat Syattariyah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sejak Kamis (19
NASIONAL
JAKARTA Polemik seputar ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali memanas. Kuasa hukum
POLITIK
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memastikan akan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah selama periode libur panjang Idulfitri 1447 H. Langkah
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan menjelang Lebaran 2026. Hari ini, Kamis (19/3/2026), har
EKONOMI
BATU BARA Kepedulian seorang pemuda di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara patut diapresiasi. Husni Tamrin bersama masyarakat setempat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa hubungan industrial yang sehat harus dibangun atas dasar kepedulian antara m
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manu
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengumumkan layanan penitipan kendaraan gratis bagi warga yang mudik. Layanan ini disedia
PEMERINTAHAN