Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus diusut melalui mekanisme peradilan umum, bukan militer.
Koalisi menilai langkah ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Dalam pernyataan resmi, Direktur Imparsial, Ardi Manto Putra, menegaskan, aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh empat anggota TNI ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sekaligus ancaman bagi demokrasi.Baca Juga:
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum," kata Ardi, Kamis (19/3/2026).
Koalisi menilai, jika kasus hanya ditangani di peradilan militer, potensi keterlibatan pihak lain dalam rantai komando kemungkinan besar tidak akan terungkap.
Mereka menyebut sistem peradilan militer kerap menimbulkan persoalan impunitas dan menutup ruang akuntabilitas publik.
"Unsur sistematis dan pertanggungjawaban komando yang ada di balik kasus penyiraman ini potensial tidak akan terungkap bila diselesaikan melalui jalur militer," imbuh Ardi.
Selain itu, koalisi menekankan perlunya tanggung jawab pimpinan institusi terkait, mulai dari Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Panglima TNI, hingga Menteri Pertahanan, untuk memastikan pengusutan kasus berjalan tuntas, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kasus ini muncul di tengah aktifnya Andrie Yunus dalam mengawal isu HAM, termasuk terkait revisi Undang-Undang TNI sejak Februari 2025.
Koalisi juga menyinggung dugaan kaitan kasus ini dengan rentetan kekerasan sebelumnya, termasuk kerusuhan akhir Agustus 2025.
Koalisi menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan semua fakta terungkap secara independen.
Mereka menegaskan, penyelesaian kasus melalui mekanisme hukum yang transparan, termasuk kemungkinan Pengadilan HAM jika ditemukan pelanggaran HAM berat, penting untuk menjamin non-recurrence atau tidak terulangnya kekerasan terhadap masyarakat.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI