Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan alam di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern.
Dalam refleksi kebangsaannya berjudul "Ketika Manusia Terpisah dari Dirinya", Rido menyoroti berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan, konflik sosial, kecemasan, hingga menurunnya kepercayaan antarmanusia.
Menurut Rido, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara manusia memandang dirinya dan lingkungan di sekitarnya.Baca Juga:
Kemajuan Tak Selalu Membuat Hidup Lebih Baik
Rido mengawali refleksinya dengan menyoroti sejumlah bencana yang terjadi di kawasan Asia.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta bencana banjir bandang di kawasan Himalaya menjadi gambaran tentang hubungan manusia dengan alam yang semakin kompleks.
Menurut dia, kedua peristiwa tersebut memiliki pemicu yang berbeda.
Namun, keduanya memperlihatkan persoalan yang sama, yakni terganggunya keseimbangan alam dan manusia yang baru menyadari keterkaitannya dengan lingkungan setelah bencana terjadi.
Rido kemudian mempertanyakan paradoks peradaban modern.
Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan komunikasi tidak selalu membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik.
"Mengapa kemajuan tidak selalu membuat kehidupan menjadi lebih baik? Barangkali karena selama ini kita terlalu sibuk membangun dunia di luar diri, tetapi lupa membangun manusia yang akan menghuninya," tulis Rido.
Menurut dia, manusia modern semakin sering mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang dimiliki, jabatan yang dicapai, kekuasaan yang diperoleh, hingga pengakuan dari orang lain.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI