Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anwar mengatakan tidak ingin memberikan komentar yang berpotensi memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di MK.
Sikap tersebut disampaikan Anwar saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.Baca Juga:
"Wah, jangan deh. Saya ini orangnya, ya udah tahu sendiri lah. Nggak mau mengintervensi dan nggak mau diintervensi oleh siapapun. Nah, itu lah intinya," kata Anwar kepada wartawan.
Saat kembali ditanya mengenai gugatan yang berkaitan dengan ijazah Gibran, Anwar memilih tidak berkomentar.
"Mohon maaf, no comment kalau itu. Biarkan aja mereka yang menyelesaikan. Saya kan udah di luar," ujarnya.
Anwar merupakan mantan Ketua MK.
Ia mengatakan statusnya sebagai mantan hakim tidak membuatnya bebas memberikan pandangan mengenai perkara yang saat ini sedang diperiksa lembaga tersebut.
"Iya, walaupun mantan hakim ya nggak boleh saya juga. Walaupun mantan hakim nggak boleh. Itu intervensi secara tidak langsung kalau saya memberikan tanggapan," katanya.
Perkara yang dimaksud merupakan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang saat ini diperiksa MK.
Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam sidang pada 1 Oktober 2026, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan terkait proses pencalonan dan dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI