Dewas KPK Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Terkait Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) diizinkan untuk memimpin BUMN, setelah aturan yang sebelumnya mengharuskan pemimpin BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI) secara resmi diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10/2025).Baca Juga:
"Saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia dapat memimpin BUMN kami. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, perubahan regulasi ini dilakukan demi membawa BUMN Indonesia ke level global.
Ia telah menginstruksikan manajemen Danantara Indonesia, holding baru yang membawahi sejumlah BUMN strategis, untuk menjalankan perusahaan dengan standar bisnis internasional.
"Saya telah memerintahkan manajemen Danantara untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut sesuai standar bisnis internasional. Anda dapat mencari talenta terbaik, otak terbaik," ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi, daya saing global, serta membuka peluang lebih luas dalam perekrutan pemimpin profesional di BUMN, tanpa batasan kewarganegaraan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti persoalan kesenjangan pemahaman antara pengambil kebijakan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, banyak pemimpin politik yang enggan memahami realitas dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Banyak pemimpin politik takut terhadap angka-angka. Mereka tidak ingin melakukan pekerjaan rumah terkait ekonomi," katanya.
Prabowo mengutip prinsip lama dari dunia politik Amerika Serikat: "It's the economy, stupid", yang menekankan pentingnya ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dan kepemimpinan negara.
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN
SEOUL Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) disambut dengan penuh ant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang koordinator juru parkir (jukir) di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menjadi korban pengeroyokan oleh sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Apri
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terhadap dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wila
POLITIK
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menilai bahwa industri kreatif dapat menjadi laboratorium yang efektif dalam peng
EKONOMI
BANDA ACEH Sebagian besar wilayah di Aceh diperkirakan akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini, dengan suhu udara yang cenderung
NASIONAL