
Akhir Konflik PWI Sulut: Voke Lontaan dan Vanny Loupatty Sepakat Berdamai
JAKARTA Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi berakhir setelah kedua kubu yang b
PemerintahanDENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal agar Bali tetap eksis dan berdaya saing di masa depan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Pengembangan Ekonomi Daerah bertema "Perekonomian Bali Dibangun dari Bawah" di Hyatt Regency Sanur, Senin (20/10/2025).
Baca Juga:Dalam paparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali hingga kini masih mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan primer masyarakat, terutama sektor pangan, melalui hasil bumi sendiri seperti beras, umbi-umbian, cabai, bawang merah, sayur mayur, cokelat, dan kopi.
Namun, satu komoditas yang masih bergantung pada impor adalah bawang putih."Bawang putih lokal Bali sebenarnya memiliki cita rasa yang lebih kuat, namun terkendala harga jual yang lebih tinggi dibandingkan bawang putih impor. Akibatnya, petani kita belum banyak yang menanam sendiri di lahannya," ujar Koster.
Ia menekankan pentingnya membenahi daya saing kualitas bahan pangan agar masyarakat semakin percaya dan bangga terhadap produk lokal.
Selain pangan, Koster juga mendorong penguatan sektor sandang melalui pemanfaatan kain tradisional seperti endek dan songket khas Bali.
"Pakaian berbahan kain tenun tradisional harus terus kita dukung agar ekonomi kreatif tetap berputar di Bali. Sandang dan pangan dihasilkan oleh orang Bali, digunakan oleh orang Bali, dan memberi manfaat bagi masyarakat Bali," tegasnya.
Menurut Koster, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya. Ia mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur transportasi publik, hingga maraknya penodaan tempat suci.
Meski demikian, Gubernur Koster tetap optimistis Bali dapat terus tumbuh dengan berlandaskan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Era Baru" untuk 100 tahun ke depan."Pembangunan Bali harus dilakukan dalam satu kesatuan wilayah satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola demi menjaga kesucian serta keharmonisan alam Bali beserta isinya," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hubungan Internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang Mukti Riyadi, menyatakan komitmen lembaganya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.
JAKARTA Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi berakhir setelah kedua kubu yang b
PemerintahanMEDAN Sepasang suami istri asal Deli Serdang, Rieki Darmawan (34) dan Lilis Suriyani (31), duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang
KesehatanJAKARTA Rencana penggunaan mobil jip Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas bagi para menteri di kabinet Presiden Pr
NasionalJAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebijakan baru terkait tarif masuk kawasan Gunung Rinjani, Lombok,
PariwisataJAKARTA Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. adsenseHingga k
EkonomiJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Untuk perta
EkonomiTABANAN Dalam upaya memperkuat pemahaman dan tata kelola aset keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabanan menggelar Dialog P
AgamaJAKARTA Lembaga Survei Opini Publik INISIATOR merilis hasil kajian atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. adsenseLapor
PemerintahanJAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)
Hukum dan Kriminal