Pemprov Sumut Genjot Pelatihan Koperasi Merah Putih, Target 2026 Beroperasi di Seluruh Desa

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pelatihan intensif bagi pengurus dan pendamping.

Program ini ditargetkan dapat beroperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar bersamaan dengan Program KDKMP dan Tiga Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (27/10/2025).

Baca Juga:

• Wagub Sumut Pastikan Harga Pokok Stabil Jelang Nataru: Operasi Pasar Siap Digelar

Menurut Wagub, Pemprov Sumut saat ini tengah melakukan pendataan aset tanah milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KDKMP.

"Seluruh KDKMP di Sumut sudah berbadan hukum. Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026," ujar Surya.

Data Pemprov mencatat, terdapat 6.110 KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Setiap KDKMP didampingi satu satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dan satu Satgas di tingkat provinsi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan program KDKMP yang masuk dalam program strategis nasional.

Hingga saat ini, tercatat 82.223 KDKMP berbadan hukum dengan 1.120.318 anggota dan 686.923 pengurus serta pengawas. Sebanyak 68.603 koperasi telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 16.132 koperasi telah memiliki gerai aktif.

Ferry menambahkan, KDKMP berperan strategis dalam pengendalian inflasi sebagai lembaga stabilisator harga, pengelola distribusi dan logistik desa, penyalur pembiayaan mikro, pusat informasi harga dan produksi, serta agen pelaksana program pemerintah.

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, KDKMP mampu menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, mengurangi peran tengkulak, menstabilkan harga di tingkat konsumen, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.

Program ini juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat modernisasi sistem perkoperasian nasional.

Rakor virtual ini turut diikuti sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia, Plt Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Timur Tumanggor, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Bulog Sumut.*

Wagub Sumut Pastikan Harga Pokok Stabil Jelang Nataru: Operasi Pasar Siap Digelar

Puncak Indonesia Masters Super 100 II 2025, Bobby Nasution Siap Jadikan Sumut Pusat Olahraga Nasional

Gerak Cepat Satgas Inflasi Sumut, Harga Cabai di Medan Anjlok ke Rp35 Ribu per Kilo!

Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Segera Disidang Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Pegadaian Catat Kenaikan Harga Emas, 1 Gram Capai Rp2,59 Juta!

Kemenkop Bahas Peran Kopdes Merah Putih Kelola Kebun Sawit Negara Bersama Agrinas Palma