Dana PKH Mandek Setahun, KPM di Lampung Utara Pertanyakan Kejelasan Bantuan

LAMPUNG UTARA– Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan belum cairnya dana bantuan sosial sejak satu tahun terakhir.

Salah satu penerima manfaat, Sutari, warga Kelurahan Tanjung Harapan, mengaku belum menerima dana PKH yang biasanya cair secara berkala setiap tahap.

"Sampai hari ini belum ada dana masuk. Biasanya pencairan rutin tiap tahap, tapi kali ini tidak ada kabar sama sekali. Sebagian KPM lain malah sudah ada yang cair," ungkap Sutari saat ditemui di kediamannya di Jalan Kapten Mustofa, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga:

• Banyak Daerah Protes Soal Data Tak Akurat, Purbaya: Cek dan Double Cek!

Sutari mengatakan, dirinya sudah berulang kali memeriksa saldo di mesin ATM, namun hasilnya nihil. Ia juga menuturkan bahwa suaminya terdata sebagai penerima PKH kategori lansia, tetapi hingga kini juga belum menerima bantuan.

"Saya sudah tanya ke pendamping, katanya masih proses pengecekan. Tapi tidak dijelaskan apa penyebabnya. Bantuan ini sangat kami butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saldo saya kosong sudah satu tahun," keluhnya.

Warga berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, segera menindaklanjuti persoalan ini agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Lampung Utara, Desyanto, belum memberikan keterangan resmi.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya belum mendapat respons.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, keterlambatan pencairan seperti yang dialami Sutari menunjukkan masih adanya persoalan dalam sistem penyaluran bantuan yang perlu segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat penerima manfaat.*

(a008)

Banyak Daerah Protes Soal Data Tak Akurat, Purbaya: Cek dan Double Cek!

Potensi Manipulasi Pajak, Mendagri Minta Sistem Digital Segera Diterapkan

Polemik Akses Jalan Ungasan Tuntas, Pemkab Badung dan GWK Teken Kesepakatan Damai

Wabup Deli Serdang: PWI dan Pemerintah Tidak Terpisahkan

Bupati Simalungun Terima DBH Rp 39,3 Miliar, Dukung Implementasi Manajemen Talenta ASN

Bunda Eva Respon Cepat! Jalan Sukses Langkapura Baru Rampung, Warga Puas Akses Lancar dan Ekonomi Terangkat