DPR dan Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera Jelang Ramadan
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas percepatan rehabi
NASIONAL
JAKARTA – Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) menolak rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 3,5 persen yang disinyalir menjadi usulan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Kenaikan itu dinilai terlalu rendah dan jauh dari harapan buruh untuk menjaga daya beli.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya menerima bocoran bahwa pengumuman resmi kenaikan UMP akan disampaikan Kemnaker pada 21 November 2025.Baca Juga:
"Menolak keras rencana Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum 2026 dengan formula pemerintah," kata Said dalam konferensi pers, Selasa, 18 November 2025.
Said menjelaskan rumus kenaikan UMP yang disusun pemerintah mengacu pada tiga variabel: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi berada pada angka 2,65 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12 persen dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025.
Indeks tertentu yang ditetapkan pemerintah diperkirakan berada pada rentang 0,2 hingga 0,7.
Jika seluruh komponen formula dijumlahkan, Said menyebut nilai kenaikan UMP hanya sekitar 3,75 persen.
"Nilainya di bawah pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,12 persen. Itu sebabnya indeks tertentu 0,2 sampai 0,7 kami tolak," ujarnya.
Untuk menggambarkan dampak rendahnya kenaikan tersebut, Said mencontohkan UMP Jawa Barat yang berada pada angka Rp2.191.238.
Dengan kenaikan sekitar 3,5 persen, buruh hanya akan menerima tambahan sekitar Rp80 ribu per bulan.
"Jahat benar negeri ini, naik hanya Rp80 ribu. Dibagi 30 hari berarti sekitar Rp2.800 per hari," kata Said.
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas percepatan rehabi
NASIONAL
DENPASAR Satgas Pangan Polda Bali bersama instansi terkait melakukan pengecekan harga dan stok bahan pokok di sejumlah pasar modern dan
EKONOMI
JAKARTA Memasuki hari pertama ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah, umat Islam perlu memastikan bacaan doa sahur dan niat puasa dilakukan
AGAMA
MEDAN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara berencana mem
NASIONAL
MEDAN Di tengah hirukpikuk jalur lintas Sumatera, berdiri Masjid Azizi, peninggalan megah Kesultanan Langkat yang dibangun pada 1899 ol
SENI DAN BUDAYA
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional (HKN), Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar upacara yang diikuti oleh selu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga daging sapi mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan 2026. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapa
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Un
NASIONAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional pada Rabu (18/2/2026) di Lapangan Apel Tribrata Po
NASIONAL
SERANG Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menorehkan sejarah baru bagi pers Indonesia. Peletakan batu pertama p
NASIONAL