BPDP Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Kelapa Sawit untuk Hadapi Tantangan Industri
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperketat pengawasan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing (TKA), untuk memastikan kejelasan data perusahaan dan proses rekrutmen yang transparan.
Langkah ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi TKA.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, menjelaskan pengawasan tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.Baca Juga:
"Selama ini beberapa perusahaan merekrut tenaga kerja tanpa sepengetahuan Disnaker. Ini sudah kami peringatkan, karena Pak Gubernur menekankan agar penduduk Sumatera Utara menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja," ujar Yuliani saat temu pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/11/2025).
Yuliani menambahkan, setiap tenaga kerja, baik lokal maupun dari luar provinsi, wajib melalui sistem AKAD—prosedur antar kerja antar daerah—untuk memastikan penempatan tenaga kerja adil dan transparan.
Sistem ini juga memungkinkan Disnaker memantau jumlah tenaga kerja yang terserap, jumlah lowongan yang dibuka, serta memberikan pendampingan terkait hubungan industrial.
Selain tenaga kerja lokal, TKA yang beroperasi di Sumut juga memberikan kontribusi PAD melalui Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).
Dari total 653 TKA di 122 perusahaan, 79 TKA menjadi kewenangan Pemprov Sumut, dengan estimasi penerimaan Rp19,5 juta per orang.
Hingga saat ini, realisasi PAD dari DKPTKA sudah mencapai Rp1,3 miliar, mendekati target Rp1,4 miliar yang ditargetkan akhir 2025.
"Langkah ini bukan untuk mempersulit perusahaan, tetapi memastikan regulasi dijalankan dan warga lokal menjadi prioritas," tegas Yuliani.*
(ad)
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut Pemerintah Iran memberikan sinyal positif terkait perlintasan dua kapal Pertamina Gr
NASIONAL
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI