JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang ingin agar tagihan pajak sejumlah BUMN sebelum tahun 2023 dihapus.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Kementerian Keuangan pada Rabu, 3 Desember 2025.
"Dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan, dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya untuk dihilangkan kewajiban pajaknya.Baca Juga:
Ya nggak bisa!" kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025.
Purbaya tidak merinci BUMN mana saja yang diminta untuk dihapus tagihan pajaknya.
Ia hanya menyebut perusahaan-perusahaan tersebut dalam kondisi untung, bahkan memiliki unsur kepemilikan asing.
"Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga," ujar dia.
Meski menolak penghapusan pajak masa lalu, Purbaya mengiyakan adanya keringanan pajak terkait aksi korporasi BUMN yang sedang menjalani konsolidasi.
Menurutnya, relaksasi semacam ini adalah hal wajar untuk memberi ruang penataan struktur usaha.
"Dia bilang kalau bayar pajak semua kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi. Kita kasih waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Setelah itu, setiap corporate action akan kita kenakan pajak sesuai aturan," ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa Danantara merupakan entitas baru dan merupakan bagian dari proyek pemerintah.
Karena itu, menurut dia, pemberian relaksasi terbatas masih dalam batas kewajaran kebijakan fiskal.*
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
