Prabowo Akui Mutu Pendidikan RI Masih Kalah dari Negara Tetangga, Ini Alasannya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil
PENDIDIKAN
JAKARTA – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran negara sebesar Rp268 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Anggaran ini tercatat melonjak lima kali lipat dibanding realisasi 2025, yang hanya mencapai Rp51,5 triliun.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dijelaskan bahwa dana sebesar Rp268 triliun akan dialokasikan untuk dua program utama.Baca Juga:
Pertama, program dukungan manajemen senilai Rp12,41 triliun. Kedua, program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp255,5 triliun.
Meski alokasi anggaran meningkat drastis, jumlah target penerima program hanya naik 32 persen menjadi 82,9 juta orang, dari 56,13 juta penerima manfaat pada tahun 2025.
Tahun lalu, realisasi program MBG hanya mencapai 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun, dengan manfaat langsung sebesar Rp43,3 triliun kepada masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tahun ini bertujuan untuk memperluas cakupan program sekaligus memastikan ketersediaan gizi yang lebih optimal bagi masyarakat.
"Dengan alokasi baru ini, diharapkan lebih banyak warga dapat menikmati makanan bergizi secara merata di seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers, baru-baru ini.
Program MBG menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak hanya untuk memperbanyak jumlah penerima, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas distribusi program.
Pemerintah berharap peningkatan signifikan anggaran MBG dapat mendorong penurunan angka stunting, malnutrisi, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung target pembangunan kesehatan nasional.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil
PENDIDIKAN
JAKARTA Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluas
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jayapura, Papua, menyusul k
NASIONAL
JAKARTA Kenaikan harga semen belakangan ini menjadi perhatian pelaku industri konstruksi. Selain berdampak pada biaya pembangunan, kondi
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pengawasan langsung di la
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru ikut memberikan edukasi kepada siswa agar tidak membawa pulang maka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang sains dan teknologi untu
NASIONAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan penyedi
NASIONAL
TAPSEL Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan berusia 6 tahun yang ditemukan tewas di dalam sumur di Kecama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM), Tjia Peng Tjoan alias Peng, mengakui telah memberikan uang sebesar Rp1 miliar seca
HUKUM DAN KRIMINAL