Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
KISARAN – (06/02/2026) Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., beserta TPID Kabupaten Asahan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (06/02/2026).
Rapat strategis tersebut membahas langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah dengan berlandaskan empat pilar utama (4K), yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.Baca Juga:
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya komunikasi publik yang masif untuk mencegah kepanikan masyarakat, penguatan peran TPID kabupaten/kota, optimalisasi peran BUMD dalam rantai pasok pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah surplus dan defisit guna menekan disparitas harga komoditas strategis.
Sejumlah langkah tindak lanjut juga disepakati dalam pertemuan tersebut, antara lain peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran, penambahan pasokan daging sapi dan/atau kerbau oleh Bulog, serta penguatan kerja sama dengan produsen ayam ras dan telur untuk menjamin ketersediaan pangan selama HBKN.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyesuaikan kebijakan administered prices, menerapkan Early Warning System inflasi, serta menyiapkan protokol intervensi harga dengan melibatkan TPID, Satgas Pangan, dan pelaku UMKM.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.AP., menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan kesepakatan yang telah dihasilkan.
"Pemkab Asahan berkomitmen memperkuat peran TPID Kabupaten Asahan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Koordinasi lintas OPD, Bulog, BUMD, serta pelaku usaha dan UMKM akan terus kami intensifkan agar pasokan aman, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis inflasi di Kabupaten Asahan dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat selama HBKN dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.*
(dh)
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK