MEDAN — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan seluruh data investor di daerah itu telah tercatat dalam sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS).
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Sumut, Damar Wulan, mengatakan sistem OSS menjadi pintu utama pendataan pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
"Semua yang punya NIB itu datanya ada di OSS, termasuk profil pelaku usahanya," ujar Damar di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 4 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, setiap investor yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis terdaftar dalam sistem tersebut.
Data yang tersimpan mencakup identitas pelaku usaha hingga informasi dasar kegiatan usaha.
OSS merupakan sistem perizinan terpusat yang dikelola pemerintah untuk mempermudah proses perizinan berusaha sekaligus memperkuat pengawasan dan pelaporan investasi secara nasional.
Namun, ketika diminta memaparkan jumlah konkret investor PMA dan PMDN yang saat ini aktif di Sumatera Utara, Damar belum dapat menyampaikan rinciannya.
Ia menjelaskan bahwa meski data tersedia dalam sistem, diperlukan proses rekapitulasi dan penarikan data untuk memperoleh angka yang valid.
"Kalau diminta angka spesifik jumlah investor PMA dan PMDN di Sumut, itu perlu kami rekap dulu. Datanya ada di sistem, tapi memang harus ditarik dan diolah kembali," katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan adanya tantangan dalam penyajian data agregat secara cepat, meskipun infrastruktur digital telah terintegrasi.
Di satu sisi, basis data investasi telah terdigitalisasi secara nasional.
Namun di sisi lain, kesiapan penyajian angka real time atau dalam waktu singkat untuk kebutuhan publik dan perumusan kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah.
Padahal, jumlah investor PMA dan PMDN merupakan indikator penting untuk mengukur iklim investasi daerah, efektivitas promosi penanaman modal, serta daya saing Sumatera Utara dalam menarik investasi.
Ketersediaan data yang cepat dan akurat dinilai krusial, tidak hanya untuk kebutuhan publikasi, tetapi juga untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan strategis pembangunan ekonomi daerah.*
(sp/ad)
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu WalkIn Interview (RW), inovasi pertama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal stok bahan ba
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyoroti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) t
HUKUM DAN KRIMINAL
CIANJUR Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Vil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN Prioritas dan BTN Private melalui rang
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga
EKONOMI
ACEH JAYA Satlantas Polres Aceh Jaya gencar melakukan patroli penertiban balap liar dan penggunaan knalpot brong di Jalan Lintas Banda A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah menghadap
EKONOMI
