Bripda SAS Diamankan Warga Bersama Wanita di Mobil, Propam Tanjungbalai Lakukan Pemeriksaan
KISARAN Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial SAS diamankan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
PERISTIWA
JAKARTA – Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berpotensi berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan bahwa apabila kemampuan fiskal negara memadai, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan harga BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal, termasuk bus, truk, kereta api, kapal penumpang laut, dan ferry penyeberangan.
"Langkah ini penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai," kata Bambang, Selasa (31/3/2026).Baca Juga:
Bambang menambahkan, beban subsidi solar secara keseluruhan diperkirakan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, saat ini penggunaan BBM subsidi tidak hanya untuk transportasi publik, tetapi juga oleh kendaraan pribadi.
Menurut dia, menahan harga BBM subsidi di tengah ketegangan geopolitik dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ia mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang hingga kini belum menaikkan harga BBM subsidi.
Selain itu, Bambang menekankan pentingnya penyaluran subsidi tepat sasaran, yakni kepada transportasi publik dan logistik massal.
Penggunaan BBM subsidi pada transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional, namun memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas biaya logistik antar pulau.
"Porsi ini relatif kecil, tetapi fungsinya sangat strategis untuk perekonomian nasional," tegas Bambang.*
(k/dh)
KISARAN Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial SAS diamankan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah melakukan pemberkasan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Masyarakat K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut memperbaiki kinerja dan mulai
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersiap menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan memperku
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap usulan menjadikan nama SM Amin Nasution sebagai salah sat
PEMERINTAHAN
MEDAN Musik jazz di Kota Medan diharapkan tidak lagi identik dengan pertunjukan eksklusif yang hanya dinikmati kelompok tertentu. Wali K
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ingin pola pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan
PEMERINTAHAN
LANGKAT Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Langkat, Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, mengucapka
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Sa
NASIONAL