Pemerintah Terapkan Kebijakan B50: Campuran Biodiesel 50% pada Solar Mulai Juli 2026 untuk Hemat Subsidi Rp48 Triliun

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan Biodiesel 50 (B50) pada 1 Juli 2026.

Kebijakan ini mengharuskan campuran 50 persen minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada solar untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menghemat subsidi negara hingga mencapai Rp48 triliun.

Airlangga menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi sekaligus mendukung efisiensi energi di dalam negeri.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Dukung Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja

Kebijakan B50 ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mendukung pencapaian target efisiensi energi nasional. Penerapan B50 akan memberikan penghematan subsidi yang sangat besar, sekitar Rp48 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang dipantau secara daring pada Selasa (31/3/2026).

Airlangga juga menegaskan bahwa PT Pertamina, sebagai perusahaan energi negara, sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dan memastikan kelancaran distribusi biodiesel dengan campuran CPO yang lebih tinggi.

Kebijakan B50 ini diharapkan dapat menghasilkan surplus solar pada tahun 2026, seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil menjelaskan bahwa implementasi B50 akan semakin diperkuat dengan beroperasinya Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur sesuai dengan Refinery Development Master Plan (RDMP).

Hal ini akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

"Begitu Kilang Balikpapan beroperasi, Indonesia akan memiliki surplus solar. Ini merupakan kabar baik bagi ketahanan energi kita," ungkap Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mencatat bahwa kebijakan sebelumnya, yaitu B40, telah berhasil mengurangi impor solar sebanyak 3,3 juta kiloliter (KL) dan menurunkan emisi karbon sebanyak 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Kebijakan biodiesel di Indonesia juga memberikan dampak positif dari sisi ekonomi.

Dalam laporan Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kiloliter (KL), atau 105,2 persen dari target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 13,5 juta KL.

Keberhasilan ini telah mengurangi volume impor solar secara signifikan, memberikan penghematan devisa yang besar, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Penghematan devisa yang tercatat pada tahun 2025 mencapai Rp130,21 triliun, sedangkan nilai tambah yang diperoleh dari pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel diperkirakan mencapai Rp20,43 triliun.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa kebijakan B50 akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Dengan meningkatkan pemanfaatan CPO domestik dalam sektor energi, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.*

(at/ad)

Seskab Teddy Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Dukung Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja

Bunda PAUD Labusel Gaungkan Gerakan Serentak Masuk PAUD, Tekankan Pentingnya Parenting untuk Generasi Emas

Efisiensi Anggaran, Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas ASN hingga 70%

Mulai 1 April, ASN Wajib Bekerja dari Rumah Setiap Jumat! Ini Sektor yang Dikecualikan

Petani Bawang Merah Sumut Protes Harga Anjlok, Tuntut Hentikan Impor Ilegal

Bobby Nasution Tinjau Perbaikan Lapangan Kebun Bunga Medan, Fokus pada Kualitas Rumput dan Keamanan Pemain