Pemerintah Terapkan Program MBG Lima Hari Seminggu, Hemat Rp20 Triliun untuk Anggaran Negara

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini disalurkan selama lima hari dalam seminggu, berpotensi menghemat anggaran negara hingga mencapai Rp20 triliun.

Hal ini diungkapkan Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Selasa (31/3/2026).

Program MBG ini bertujuan untuk menyediakan makanan segar yang bergizi bagi anak-anak sekolah, dengan pengecualian untuk daerah-daerah tertentu.

Baca Juga:

• Pemerintah Terapkan Kebijakan B50: Campuran Biodiesel 50% pada Solar Mulai Juli 2026 untuk Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Airlangga menjelaskan bahwa penerima manfaat di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi, akan menerima kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun. Kebijakan ini adalah bagian dari transformasi struktural yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya tahan ekonomi, khususnya dalam menghadapi dinamika global," ujar Airlangga.

Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, makanan segar dalam program MBG akan dibagikan lima kali dalam seminggu untuk anak-anak sekolah di wilayah non-3T.

Sementara itu, di daerah 3T, yang memiliki tantangan logistik lebih besar, akan diberikan makanan kering yang tidak memerlukan pengolahan rumit, seperti susu, roti, buah, dan bahan pangan lainnya yang lebih mudah disimpan dan didistribusikan.

"Di wilayah 3T, kami akan memberikan makanan kering yang praktis dan mudah disimpan. Sementara itu, untuk wilayah lainnya, anak-anak sekolah akan mendapatkan makanan segar setiap hari selama lima hari kerja," jelas Nanik.

Skema distribusi ini bertujuan untuk menjaga kesegaran dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Selain itu, program ini mempertimbangkan kondisi geografis yang mempengaruhi distribusi bahan pangan segar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Pemerintah juga menggunakan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi prioritas dalam program MBG ini.

Wilayah dengan angka stunting tinggi akan mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tersebut mendapatkan gizi yang tepat dan seimbang.

Nanik menegaskan bahwa pendataan yang akurat sangat penting untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari kebijakan ini.

Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional bersama kementerian terkait akan terus memperbarui data dan memantau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa distribusi makanan tepat sasaran.

Seiring dengan pelaksanaan program yang lebih optimal, BGN juga mengutamakan peningkatan kualitas MBG dengan memperketat standar operasional prosedur (SOP) di setiap Satuan Pendidikan Pengelola Gizi (SPPG).

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama yang berada di wilayah dengan kondisi ekonomi sulit, mendapatkan akses terhadap gizi yang berkualitas.*

(at/ad)

Pemerintah Terapkan Kebijakan B50: Campuran Biodiesel 50% pada Solar Mulai Juli 2026 untuk Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Seskab Teddy Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Dukung Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja

Efisiensi Anggaran, Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas ASN hingga 70%

Wali Kota Medan Hadirkan Perlindungan Nyata Bagi Pekerja Rentan Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Zulhas Ajak Masyarakat Indonesia Bersyukur Punya Presiden Prabowo: Gagasan yang Dulu Diragukan Kini Mulai Terbukti

Wamenkop Farida Farichah Apresiasi Kinerja Koperasi TCI dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat