Eks Kabais TNI Beri Peringatan soal Koperasi Merah Putih: Jangan Sampai Dana Desa Jadi Korban

JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan mulai menuai perhatian berbagai pihak.

Di tengah dukungan terhadap penguatan ekonomi desa, sejumlah kalangan mengingatkan agar skema pembiayaan program tidak justru membebani dana desa.

Salah satu kritik datang dari Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Baca Juga:

• PLN Bangun 217 Menara Transmisi di Sumut, Perkuat Tol Listrik dari Langkat hingga Medan

Ia menegaskan bahwa koperasi pada dasarnya adalah instrumen ekonomi rakyat yang sudah terbukti berjalan di berbagai daerah.

Namun, menurutnya, yang perlu diawasi adalah tata kelola serta mekanisme pembiayaan program tersebut.

"Saya tidak melihat persoalannya pada koperasi. Koperasi adalah instrumen ekonomi yang baik dan sudah teruji dalam sejarah pembangunan ekonomi rakyat. Yang perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana skema pembiayaannya serta siapa yang akan menanggung risiko apabila program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," ujar Soleman, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa dana desa memiliki banyak kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.

Karena itu, penggunaan dana desa harus tetap berada pada prioritas utama untuk kepentingan masyarakat.

Soleman menilai pemerintah perlu memastikan agar program Koperasi Merah Putih tidak mengurangi ruang fiskal desa dalam menjalankan program pembangunan yang langsung dirasakan warga.

"Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh warga desa justru terserap untuk menanggung risiko usaha yang belum tentu berhasil. Setiap kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan desa," katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keadilan dalam pelaksanaan program ekonomi berbasis desa.

Menurutnya, manfaat dan risiko harus dibagi secara seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan di tingkat desa.

Soleman juga menekankan bahwa koperasi hanya akan berjalan baik jika tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat, didukung pasar yang jelas, serta pengelolaan yang profesional.

"Koperasi akan berkembang apabila tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Harus ada pasar yang jelas, ada pengelola yang kompeten, dan ada partisipasi warga. Jangan hanya mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan usaha," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar prinsip otonomi desa tetap dijaga, terutama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa terkait penggunaan anggaran dan prioritas pembangunan.

Soleman berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi agar program Koperasi Merah Putih dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan hak masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan.

"Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat desa. Karena itu, desa harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari setiap kebijakan pembangunan, bukan justru menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar," pungkasnya.*(ad)

PLN Bangun 217 Menara Transmisi di Sumut, Perkuat Tol Listrik dari Langkat hingga Medan

Heboh Anggaran Benih Jagung Rp12 Miliar, Pemprov Sumut: Salah Input

DPRA Setujui Tiga Rancangan Qanun Aceh, Bahas Syariat Islam hingga Penyelamatan Generasi

Gerakan Nurani Bangsa Temui Megawati, Ini yang Dibahas

INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Bobby Nasution Desak OPD Percepat Program Prioritas Sumut: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat, Jangan Hanya di Atas Kertas