Bentrok Konflik Lahan di Sergai Berujung Pembakaran Puluhan Motor dan Truk, Polisi Turun Tangan
SERDANG BEDAGAI Bentrokan antara sekelompok masyarakat dengan pihak PT Bridgestone terjadi di Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA – Upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai pusat keuangan global terus digenjot melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai mempercepat penyusunan ekosistem dan peta jalan regulasi pasca pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2026.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mempercepat implementasi PFII agar Indonesia mampu bersaing di pasar keuangan global.
"Stakeholder harus mengambil perannya masing-masing agar akselerasi PFII berjalan optimal," ujar Firdaus dalam keterangannya.Baca Juga:
SMSI juga menyiapkan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang akan dimulai di Bali pada Juli 2026, dengan fokus pembahasan awal terkait fondasi regulasi dan arsitektur keuangan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri, Agus Syabarrudin, menyebut FGD tersebut menjadi langkah awal penyusunan struktur besar PFII yang melibatkan regulator hingga perbankan nasional.
Ia menekankan peran penting regulator seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan.
"Regulasi turunan harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak kehilangan momentum di pasar global," kata Agus.
Dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut akan menjadi motor akselerasi masuknya modal asing, terutama untuk mendukung proyek hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sementara itu, sektor perbankan domestik yang melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan difokuskan sebagai penghubung pembiayaan di tingkat daerah agar manfaat investasi tidak hanya terpusat di kota besar.
Pemerintah dan pelaku industri menilai PFII berpotensi menjadi instrumen baru dalam menarik investor global, termasuk sovereign wealth fund, untuk masuk ke sektor riil Indonesia.
Meski demikian, pembentukan PFII masih berada pada tahap awal. Tantangan ke depan mencakup penyusunan mekanisme kliring, harmonisasi regulasi internasional, hingga integrasi teknologi keuangan (fintech) agar sistem dapat bersaing secara global.
Dengan sinergi lintas lembaga, Indonesia optimistis PFII dapat menjadi salah satu pilar baru dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di tingkat dunia.* (dh)
SERDANG BEDAGAI Bentrokan antara sekelompok masyarakat dengan pihak PT Bridgestone terjadi di Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabup
PERISTIWA
LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai safari politik nasional dengan mengunjungi Provinsi Lampung, Jumat (26/6/202
POLITIK
MEDAN Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besarbesaran di jajaran pejabat utama Polda Sumatera Utara. Sejumla
NASIONAL
BATU BARA Sebagai upaya memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta mendukung kebutuhan dunia usaha, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Semangat kebersamaan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Kepala Desa
PEMERINTAHAN
LANGKAT, 26/6/2026 Peristiwa pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kali
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai pusat keuangan global terus digenjot melalui pengembangan Pusat Finansial Internasiona
EKONOMI
BENER MERIAH Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke80, Polres Bener Meriah menggelar Open Turnamen Layanglayang Tunang Piala Kap
SENI DAN BUDAYA
CARACAS Korban tewas akibat gempa bumi besar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga laporan terbaru, sedikitnya 235 orang di
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Sel
HUKUM DAN KRIMINAL