Dalam kegiatan tersebut turut hadir Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi Sita Ferry Juliantono, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Ketua Umum IWAKK Walet Emas Mayjen TNI (Purn.) Ibnu Dharmawan, Pangdam Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, serta Danrem Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi sejarah dan budaya Kebumen dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan kelembagaan koperasi yang lebih kuat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik daerah, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi warga.* (ad)
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji pemanfaatan bahan berbasis tepung singkong untuk membantu menangani kebakaran hut
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan mulai membuka dapur Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jose RamosHorta di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
NASIONAL
DELI SERDANG Kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan Universitas AlAzhar Medan melalui kegiatan p
PENDIDIKAN
LANGKAT Piala RA CUP 2026 resmi berakhir setelah menghadirkan persaingan 66 tim futsal pelajar dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Tur
OLAHRAGA
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai dugaan intervensi kekuasaan terhadap institusi perbankan menjadi persoalan serius dalam
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) menerima Beasiswa GENZI yang digagas UPZ BAZNAS IKA UNPAD bersama DKM Masjid
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemutakhiran Indeks Desa. Langkah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) untuk mengatasi keterbatas
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggar
PEMERINTAHAN
